57 Pegawai KPK Di Pecat

57 Pegawai KPK Di Pecat

Praswad Nograha, Penyidik ​​Bantuan Sosial KPK, mengatakan pemecatan pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Nasional (TWK) merupakan bentuk penindasan dan pemberhentian pegawai KPK dengan dalih Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). UU KPK).

Praswad merupakan pegawai KPK yang dilumpuhkan oleh pimpinan karena dikatakan belum lulus Tes Wawasan Nasional (TWK) dalam rangka perubahan statusnya menjadi organ negara sipil (ASN).

Kata Praswad dalam wawancara bertajuk “Acara G30STWK dan Masa Depan KPK, Selasa (28/9/2021) malam.

Diketahui pada 30 September 2021, 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan resmi diberhentikan dan disebut sebagai peristiwa TWK G30S.

Praswad mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bahwa semua pegawai KPK otomatis menjadi PNS.

Ia mengatakan, aturan itu mulai berlaku pada 17 Oktober 2019.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, perintah itu dialihkan. Oleh karena itu, per 17 Oktober 2019, undang-undang tersebut menetapkan bahwa semua pegawai KPK adalah pegawai negeri sipil. Jadi saat itu otomatis kita sudah jadi PNS, kata Praswad. pemerintah,” kata Praswad.

Baca Juga :   Rekonstruksi Transaksi Suap Bansos Kemensos dan Tempat Karaoke

Lanjutnya, “Sudah tidak ada lagi, seperti CPNS atau tidak, jadi kami perintahkan undang-undang. Jadi kami benar-benar jatuh di palu dan disebut-sebut sebagai aparatur sipil negara.”

Namun, kata Praswad, dalam prosesnya, undang-undang tersebut digunakan sebagai operasi intelijen untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin atau sistem yang tidak bisa dikelompokkan.

“Namun, dalam proses ini, digunakan sebagai operasi intelijen untuk menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya mungkin sudah dianggap oleh pimpinan atau sistem, dan tidak bisa dikelompokkan,” kata Praswad.

Praswad yang sudah 15 tahun bekerja di KPK menilai UU 2019 sebenarnya bukan pengalihan status pegawai KPK, tapi digunakan sebagai alat untuk memberhentikan pegawai KPK yang sudah bertahun-tahun menjabat.

Ia mengatakan, “Kita sampai pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang pada waktu itu kami lawan sampai ada korban jiwa, mewajibkan kami mengubah wujud penyelenggara negara yang tadinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi sipil. pelayan di negara bagian.”

Nah ini sepertinya dijadikan semacam tempat mereka berselancar di internet seolah-olah ‘ini hanya perubahan status’ yang telah menghabiskan waktu 20 tahun, saya sendiri sudah mengabdi 17 tahun, ada Pak Untuk negara saya tiba – dan tiba-tiba diumumkan bahwa itu tidak lulus. Alih-alih menjadi perubahan status, saya dipecat. ”

Baca Juga :   Kabar baiknya, hasil penelitian menunjukkan jamu sambiloto asli Indonesia efektif melawan Covid-19

Lebih lanjut, Praswad mengatakan pemecatan pegawai KPK melalui TWK sangat menghina akal sehat masyarakat yang bertahun-tahun mengabdi di KPK.

“Bahkan mereka yang menghina akal sehat, seperti Pak Damanik (Penyelidik Senior KPK Ambarita Damanic) misalnya, pada tahun 83 dia menjadi polisi, artinya dia mengabdi pada negara selama 30 tahun. Dia bertugas di kepolisian, bertugas di detasemen anti-teror. Kemudian 2000-2021 Artinya 20 tahun yang lalu (di KPK) sampai sekarang Kasatgas 1, hari ini karena TWK 15-22 menit, 30 tahun pelayanan yang terbuang.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *